Bantu Pengobatan Korban Begal, Ketua Fraksi PKS Medan Zulham Efendi Diapresiasi Warga

 


Medan, -Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, S.Pd., M.I., mendapat apresiasi dari masyarakat setelah berhasil mengadvokasi seorang warga yang menjadi korban penganiayaan dan percobaan pembegalan hingga biaya perawatan medisnya dapat ditanggung oleh Pemerintah Kota Medan, Minggu, 6 Juni 2026 kemarin. 


Sebelumnya, keluarga korban mengaku kebingungan karena harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri. "Status korban saat itu tercatat sebagai pasien umum, sementara biaya perawatan akibat tindak pidana kekerasan tidak secara otomatis dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, " ungkap Zulham kepada wartawan. 


Melihat kondisi tersebut, Zulham Efendi yang akrab disapa Ustaz Zulham segera turun tangan melakukan pendampingan. Ia berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi agar korban tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa membebani keluarga.


Melalui serangkaian komunikasi dan advokasi yang intensif, Zulham berhasil mengupayakan agar biaya perawatan korban dapat ditanggung melalui skema bantuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Medan. Langkah tersebut memberikan kelegaan bagi keluarga korban yang sebelumnya khawatir terhadap besarnya biaya pengobatan.


"Kami sangat berterima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Di saat kami sedang menghadapi musibah, beliau hadir membantu mencarikan solusi hingga persoalan biaya rumah sakit dapat diselesaikan," ujar perwakilan keluarga korban.


Keberhasilan advokasi ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak warga menilai langkah yang dilakukan Zulham menunjukkan kepedulian nyata seorang wakil rakyat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya korban tindak kriminalitas jalanan yang masih menjadi perhatian di Kota Medan.


Masyarakat juga menyampaikan apresiasi dan doa agar Zulham Efendi senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam menjalankan amanahnya sebagai anggota DPRD Kota Medan.


Kasus ini sekaligus menjadi contoh bahwa korban tindak kejahatan dapat memperoleh akses bantuan pemerintah apabila prosesnya dikawal dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pemanfaatan skema bantuan melalui Perwal Kota Medan diharapkan dapat memberikan harapan bagi masyarakat yang mengalami kondisi serupa di masa mendatang.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama